Dukuhpicung, 2 Desember 2025 – Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk–Cisanggarung terus memperkuat infrastruktur pertanian melalui Program Instruksi Presiden (Inpres) Tahun Anggaran 2025. Salah satu kegiatannya adalah Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Tahap III, yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas distribusi air bagi lahan pertanian masyarakat.

Pada tahun 2025, kegiatan ini dilaksanakan secara luas di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Garut, dengan lokasi pekerjaan tersebar di 35 daerah irigasi dan mencakup 182 titik pekerjaan. Salah satu lokasi pelaksanaan berada di Desa Dukuhpicung, Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan, dengan total panjang jaringan tersier yang dikerjakan di desa tersebut mencapai 700 meter pada dua titik irigasi.

Proyek ini dikerjakan oleh PT Hutama Karya (Persero) sebagai kontraktor pelaksana dengan nilai kontrak lebih dari Rp34 miliar (termasuk PPN). Anggaran ini bersumber dari APBN Tahun 2025 sesuai program Inpres yang bertujuan percepatan peningkatan jaringan irigasi nasional.

Pekerjaan meliputi perbaikan dan normalisasi saluran tersier, peningkatan struktur pasangan batu, rehabilitasi penampang irigasi, serta optimalisasi aliran air menuju areal pertanian. Dengan cakupan lokasi yang luas, program ini diharapkan mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan produktivitas pertanian di wilayah Jawa Barat, khususnya bagi para petani yang sangat bergantung pada ketersediaan air irigasi.

*Poto progres kegiatan

Pihak BBWS Cimanuk–Cisanggarung menegaskan bahwa pelaksanaan Inpres ini merupakan wujud komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat ketahanan pangan melalui peningkatan infrastruktur irigasi yang lebih merata dan berkualitas. Masyarakat di sejumlah titik lokasi, termasuk Desa Dukuhpicung, menyambut baik program ini dan berharap pembangunan dapat berjalan lancar serta memberikan manfaat jangka panjang.

Seluruh rangkaian kegiatan ditargetkan selesai tepat waktu dengan tetap menjunjung standar kualitas konstruksi, keselamatan kerja, dan keberlanjutan manfaat bagi sektor pertanian di wilayah terdampak.